Jakarta IndoNews24 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya merupakan terobosan besar dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Program ini mendapat apresiasi luas karena dinilai mampu menjawab persoalan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun sayangnya, program strategis nasional tersebut belakangan tercoreng oleh mencuatnya isu dugaan Percaloan titik dapur MBG yang diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang beredar, sedikitnya terdapat 21 orang yang diduga menjadi korban penipuan, dengan nilai kerugian mencapai Rp 100 juta per titik dapur. Para korban disebut telah mentransfer uang melalui rekening bank kepada oknum yang menjanjikan pendirian dapur MBG di titik tertentu.
Baca juga: PMII Demo DPRD Tasikmalaya, Soroti Pinjaman Rp230 Miliar
Salah seorang korban, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa dirinya dijanjikan realisasi pendirian dapur MBG dengan syarat menyetorkan dana sebesar Rp100 juta. Dana tersebut disebut sebagai “jaminan” agar titik dapur dapat disetujui dan segera beroperasi.
“Awalnya kami percaya karena dijanjikan dapur MBG akan segera terealisasi. Namun setelah uang ditransfer, hingga kini tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Para korban mengaku telah menempuh berbagai langkah, mulai dari mediasi hingga musyawarah, serta menunggu proses verifikasi dari pihak BGN. Namun hingga saat ini, mereka menyebut belum memperoleh kepastian maupun penyelesaian yang diharapkan.
Baca juga:Ritel Modern Diduga Langgar Perda, NFT Soroti Pengawasan Pemkab Tasikmalaya Dipertanyakan
“Kami sudah banyak berkorban, baik secara materi maupun pikiran. Harapan kami sederhana, uang yang sudah kami setorkan bisa kembali,” tambahnya.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti secara transparan dan adil. Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati serta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan program pemerintah tanpa dasar dan mekanisme resmi yang jelas. (Hs)
