Kota Tasik,, Indonews24 _ Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd Diky Candranegara membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertempat di Kantor Damkar Jalan Ir H Djuanda, Senin (02/03/26).
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd Diky Candranegara menyampaikan Musrenbang ini kita laksanakan dengan dua landasan utama. Pertama, amanat regulasi, yakni ketentuan perencanaan pembangunan yang mengharuskan penyusunan RKPD didahului proses Musrenbang secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Kedua, aspirasi masyarakat yang harus kita fasilitasi melalui forum sektoral ini untuk penyusunan usulan prioritas kegiatan tahun 2027, agar kebijakan yang kita ambil benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kota Tasikmalaya merupakan wilayah yang memiliki potensi risiko bencana, sehingga perencanaan mitigasi yang berkualitas memang sangat diperlukan. Risiko ini tidak hanya menyangkut bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, tetapi juga risiko sosial, risiko teknologi, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Karena itu, melalui Musrenbang sektoral ini, kita berharap dapat merumuskan program dan kegiatan yang strategis, kolaboratif, berdampak nyata bagi masyarakat, serta berbasis data dan dukungan teknologi.
Sepanjang tahun 2025 tercatat 248 kejadian bencana di 1.014 titik dengan total 1.181 kerusakan. Kejadian yang dominan adalah cuaca ekstrem sebanyak 164 kejadian dan longsor sebanyak 54 kejadian, disusul banjir serta gempa bumi. Dampaknya tidak kecil: 880 kepala keluarga atau 2.896 jiwa terdampak, 898 rumah mengalami kerusakan, dan 85 titik akses jalan terganggu.
Memasuki Januari hingga Februari 2026, dalam dua bulan saja sudah terjadi 46 kejadian di 131 titik dengan 143 kerusakan. Cuaca ekstrem dan longsor masih menjadi ancaman utama, dengan 95 kepala keluarga atau 281 jiwa terdampak. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa risiko belum menurun, dan penguatan kebijakan kebencanaan harus menjadi perhatian serius.
Sebaran kejadian pun hampir merata di berbagai kecamatan, dengan karakter risiko yang berbeda-beda. Ada wilayah yang dominan longsor, ada yang rentan genangan dan banjir, serta ada yang sering terdampak angin kencang. Artinya, pendekatan kita tidak bisa disamaratakan. Perencanaan harus berbasis peta risiko dan data titik rawan yang spesifik
Di sisi lain, penanganan kebakaran dan berbagai kejadian non-kebakaran juga menunjukkan beban kerja yang tinggi.
Sepanjang 2025 tercatat 782 kasus yang ditangani, terdiri dari 71 kasus kebakaran dan 711 non-kebakaran. Ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas personel, sarana prasarana, serta sistem koordinasi dan komando lapangan yang semakin solid. (Alhamdulillah juga Damkar hari ini sudah memiliki fasilitas gedung baru).
Musrenbang sektoral BPBD ini bukan sekadar kewajiban administratif atau seremonial, melainkan forum strategis untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat”, maka ketahanan daerah adalah fondasi penting. Kita tidak ingin pembangunan ekonomi yang sedang kita dorong terganggu oleh bencana yang sebenarnya bisa kita mitigasi sejak awal. Tanpa stabilitas wilayah, pelayanan publik dan investasi tidak akan berjalan optimal.
Karena itu, arah kebijakan penanggulangan bencana tahun 2027 perlu kita fokuskan pada tiga hal utama.
Pertama, penguatan mitigasi berbasis wilayah rawan. Ini berarti normalisasi drainase di titik genangan, penguatan tebing di kawasan longsor, pemasangan sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan di sekolah dan komunitas. Mitigasi harus hadir sebelum risiko berubah menjadi bencana.
Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat. Kita ingin semakin banyak Kelurahan Tangguh Bencana, relawan yang terlatih, serta simulasi berkala yang benar-benar membangun kesiapsiagaan, bukan hanya formalitas. Dalam banyak situasi darurat, masyarakat adalah garda terdepan.
Ketiga, integrasi data dan respons cepat berbasis teknologi. Sistem pelaporan harus semakin cepat dan akurat, pemetaan digital harus diperkuat, serta koordinasi lintas sektor harus semakin solid agar waktu respons semakin singkat dan tepat sasaran.
“Melalui forum ini, saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan ketahanan daerah, sehingga stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya tetap terjaga, ” harapnya.
Reporter:(H Amir)
