Kota Tasik, Indonews24 – Wali Kota Tasikmalaya H Viman Alfarizi Ramadhan, ST., MBA menghadiri silaturahmi Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Tasikmalaya di Gedung PPIK Jalan Letjend Mashudi, Kamis (03/09/26).
Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Tasikmalaya beranggotakan unsur Pekerja, Pemerintah, dan Pengusaha.
Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya Deni Diyana, serta perwakilan serikat buruh dan pelaku usaha se-Kota Tasikmalaya.
Wali Kota Viman menyebut ini merupakan pertemuan pertama LKS Tripartit sejak lembaga tersebut resmi terbentuk pada tahun 2025.
“Forum ini penting sebagai ruang dialog tiga pihak. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama agar kebijakan ketenagakerjaan dan investasi bisa berjalan seimbang,” ujar Viman.
Diskusi fokus pada dua hal utama yaitu pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta strategi menarik investor agar masuk dan membuka usaha di Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya saat ini berada di angka 6,3%. Sementara target nasional dipatok 8%. Artinya masih ada gap 1,7% yang harus dikejar.
Untuk mengejar target itu, Viman mengusulkan penyusunan peta jalan investasi yang jelas. Di dalamnya memuat proyeksi jumlah perusahaan yang perlu dibangun, potensi penyerapan tenaga kerja, hingga kepastian tata ruang.
Peta ini akan disusun LKS Tripartit bersama stakeholder. Termasuk peta investasi. Karena tanpa RTRW dan RDTR yang jelas, investor akan ragu masuk.
Ia menekankan pentingnya kepastian izin melalui sistem OSS. Lokasi kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, hingga kawasan perumahan harus dipetakan dengan tegas. Dengan begitu proses perizinan investor bisa lebih cepat dan tidak tumpang tindih.
Investor butuh kepastian. Di mana kawasan industrinya, di mana pusat perdagangannya, di mana perumahannya. Kalau ini jelas, izin jadi mudah dan ekonomi bisa bergerak,
Selain ekonomi, forum juga membahas isu perlindungan pekerja. Salah satu yang disorot adalah pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap pekerja perempuan di tempat kerja.
Viman mencontohkan Kabupaten Purwakarta yang sudah membentuk Satgas khusus untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kerja. Langkah itu diusulkan oleh Wakil Ketua LKS Tripartit Kota Tasikmalaya untuk bisa diadopsi.
“Perlindungan pekerja, khususnya perempuan, harus jadi prioritas. Kita tidak ingin ada lagi kasus kekerasan yang mencoreng dunia kerja. Satgas bisa menjadi solusi untuk pencegahan dan penanganan cepat,” kata Viman.
Dengan sinergi tripartit, Pemkot Tasikmalaya optimis target pertumbuhan ekonomi 8% bisa dikejar. Sekaligus memastikan iklim kerja yang aman, adil, dan produktif bagi seluruh pekerja.
