Kota Tasik, Indonews24-Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd Diky Candranegara menghadiri peluncuran Kampung Sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Selasa (10/02/26).
Rd Diky Chandra menjelaskan peluncuran Kampung sosial yang diadakan di Kelurahan Tuguraja, ini merupakan program yang pertama kali diadakan di Kota Tasikmalaya, dimana program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat Kelurahan.
Diakui semenjak dirinya mendatangi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, kini Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga didatangi oleh beberapa Kepala, Daerah.
Sewaktu berkunjung ke Dinsos Provinsi Jawa Barat itu untuk memastikan program non APBD Kampung Sosial dan program lainnya dapat di laksanakan di Kota Tasikmalaya. Syukur Alhamdulillah akhirnya Dinas sosial Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan program Kampung Sosial di Kota Tasikmalaya.
Ksni pun menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan Program Kampung Sosial 2026. Ia menyebut program tersebut turut didukung oleh pihak swasta melalui inisiatif pemberdayaan ekonomi. Program ini didukung antara lain oleh program Kang Sule (Kangkung Subsidi Lele) dari salah satu dermawan Kota Tasikmalaya serta program Paraslur (Pembiakan Ayam Ras Petelur) dari Bank BJB.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai program sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui Program Kampung Sosial 2026,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, mengatakan Program Kampung Sosial bertujuan memberikan asistensi dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pendekatan kolaboratif. Program ini melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga filantropi, serta elemen masyarakat.
“Pada 2026, kami menargetkan sekitar 600 PPKS di Jawa Barat dapat menerima manfaat langsung dari Program Kampung Sosial,” ujar Noneng.
Ia menambahkan, tantangan sosial di Jawa Barat semakin kompleks, dengan kemiskinan masih menjadi persoalan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Barat tercatat sebesar 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa.
“Angka ini bukan sekadar data. Di baliknya ada jutaan warga yang membutuhkan dukungan untuk bangkit, termasuk anak-anak dan kelompok rentan yang sangat bergantung pada kehadiran kita bersama.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, pelayanan sosial yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang searah antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, ” pungkasnya
Reporter : H Amir
