KOTAMOBAGU — RAKYAT tidak bodoh. Inilah pesan paling pas untuk menjelaskan mulainya tahapan di Pilkada serentak di Kota Kotamobagu 2024. Rakyat sadar betul bahwa saat ini rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Politik sedang dirayu oleh ( Calon ) elite sebagai pemegang kewenangannya. Tidak ada ceritanya pemegang kewenangan bisa berbuat semaunya kepada pemegang kedaulatan, tidak ada ceritanya rakyat didikte aktivis kampanye dalam Pilkada serentak di Kota Kotamobagu.
Orang yang hendak diberi kewenangan harus menunjukkan kemampuannya didepan rakyat sebagai pemilik Kedaulatan. Artinya para calon harus teruji benar didepan konstituennya (Weaver 1986). Orang/figur atau Calon yang ingin menjadi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu adalah mereka sebagai kader Partai Politik atau mereka yang diluar Partai Politik tapi memiliki kapasitas dan kualitas yang menduduki ranking 1 (satu) dari penilaian masyarakat pemilih.
Kota Kotamobagu saat ini sedang menantikan siapa saja nanti kandidat Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan bertarung di Pilkada Serentak Tahun 2024. Dalam amatan saya sejauh sampai hari ini yang sudah berani mempublikasikan Balon Walikota Kotamobagu tahun 2024 baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung dr Weni Gaib dan Partai Nasional Demokrat mengusung Medi Makalalag, ST. Partai lain belum menentukan sikap atau dukungannya termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pemilik 9 kursi di DPRD Kota Kotamobagu. Koalisi partai juga masih sangat terbuka untuk dibangun oleh para Pimpinan Partai ditingkat Pusat.
Sedikit menarik perhatian masyarakat Kotamobagu adalah disaat PDI Perjuangan belum menentukan siapa Balon Walikotanya namun Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kotamobagu sudah duluan diusung oleh Partai lain. Mengapa ini menarik…??, oleh karena sesuatu yang tidak lazim meskipun sah-sah saja dalam dunia politik. Biarlah akan akan menjadi konsumsi publik untuk melihat sejauh mana nanti rakyat akan memberikan penilaiannya dan dukungannya kepada semua kandidat yang akan bertarung nanti.
Dampak dari kejutan-kejutan politik menjelang pendaftaran oleh KPUD Kota Kotamobagu semakin memperjelas mana manuver politik dan mana hanya sekedar akrobatik politik dihadapan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat tidak butuh akrobatik karena rakyat pun juga sudah bosan dengan perlakuan kepada rakyat selama ini, bahwa rakyat selalu ditempatkan sebagai pihak yang bodoh dan agar selalu bisa di bodoh bodohi.
Secara empirik, tampak bahwa rasionalitas rakyat akhir-akhir ini berusaha dibelokkan oleh Elite Partai secara terstruktur. Fakta dimana elite Partai Pengusung secara terang benderang dan telanjang terjadi di Kota Kotamobagu mendukung yang bukan kader Partainya sendiri, tetapi justru mendukung Calon yang secara kepartaian berbeda. Praktek ini adalah sangat tidak mendidik kepada masyarakat sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 02 tentang Partai Politik yang isinya antara lain mengamanatkan pendidikan dan pencerahan Politik kepada rakyat merupakan tanggungjawab Partai Politik disamping Pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Penulis : M. Hendra Pemerhati masalah sosial politik
(Bersambung)
