BOLMONG — Larangan peliputan oleh media dalam agenda yang digelar Dinas Pendidikan Bolaang Mongondow (Bolmong) di Gedung Yadika, Selasa (19/11/2024), menuai sorotan tajam.
Acara yang diklaim membahas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu justru memunculkan dugaan adanya muatan politis yang sengaja disembunyikan dari publik.
Pasalnya, sejumlah jurnalis lokal yang hadir di lokasi mengaku dilarang masuk oleh sejumlah oknum aparat dengan alasan perintah Kadis.
“Kami sudah menunjukkan identitas sebagai wartawan, tapi tetap dilarang meliput. Mereka hanya mengatakan media harus punya undangan resmi baru bisa masuk,” kata salah satu jurnalis yang enggan disebutkan namanya.
Larangan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menduga, agenda yang seharusnya fokus pada isu pendidikan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Seorang sumber yang mengetahui jalannya acara menyebutkan adanya indikasi pembahasan terkait dukungan terhadap salah satu Paslon di Pilkada pada 27 November 2024 yang akan datang.
“Kalau memang murni acara pendidikan, kenapa harus melarang media? Ini justru mengundang kecurigaan bahwa ada hal lain yang dibahas di luar agenda resmi,” ungkap salah satu aktivis pendidikan di Bolmong.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bolmong Farida Mooduoto belum memberikan tanggapan resmi terkait larangan tersebut.
Namun, salahbsatu pejabat yang berhasil dikonfirmasi di dinas tersebut membantah tudingan adanya agenda politis.
“Kegiatan ini murni untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Tidak ada muatan politik sama sekali,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera memberikan klarifikasi.
“Transparansi sangat penting, apalagi ini menyangkut isu pendidikan yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. Larangan terhadap media hanya akan menimbulkan spekulasi negatif,” ujar Parindo Potabuga, salah satu tokoh pemuda Bolmong.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Bolmong dan berharap agenda yang seharusnya berdampak positif pada dunia pendidikan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Sementara itu,Kadis pendidikan Bolmong,Farida Mooduto S.pd saat dikonfirmasi awak media belum memberikan tanggapan.//Antox
