Ciwidey, IndoNews24 — Sekretaris Kecamatan Ciwidey, Panpan Rispan, mengakui bahwa sejumlah program di Desa Panundaan belum berjalan optimal sejak awal. Ia menilai perhatian publik menjadi salah satu faktor pendorong agar realisasi bantuan dapat segera dilakukan.
“Harus diakui, ketika ada perhatian dan sorotan dari masyarakat, pelaksanaan program menjadi lebih cepat bergerak. Ini juga menjadi evaluasi bagi kami semua agar ke depan tidak menunggu ramai dulu baru berjalan,” ujar Panpan. Selasa (13/1/26).
Panpan memastikan mobil operasional Desa Panundaan kini telah tersedia dan digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan desa. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterlambatan realisasi bantuan tidak boleh kembali terulang dan harus menjadi bahan perbaikan bersama.
Baca juga : Kabar Gembira! 3,8 Juta Warga Kabupaten Bandung Segera Nikmati Layanan Kesehatan Gratis
Terkait bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Panpan menyampaikan bahwa proses realisasi sudah mulai berjalan meski masih berada pada tahap awal. Hingga saat ini, pelaksanaan di lapangan baru sebatas pemasangan bekisting di titik pembangunan RW 01, Kampung Salam, Desa Panundaan.
“Bantuan provinsi ini sudah mulai berjalan. Hari ini di lapangan sudah terpasang bekisting di lokasi pembangunan. Ke depan tentu akan terus kami kawal agar sesuai dengan rencana dan aturan,” katanya.
Adapun penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panundaan masih dalam tahap penyampaian. Panpan mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pengurus BUMDes, namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait waktu pasti dan besaran modal yang akan direalisasikan.
Dalam kesempatan tersebut, Panpan juga mengimbau masyarakat Desa Panundaan untuk turut serta mengawasi seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa.
Baca juga : Coretan Dingding Di Gedung DPRD Berujung Laporan, Ketua PWRI Tasikmalaya Angkat Bicara Ini Penjelasannya!!!
“Kami sangat terbuka. Masyarakat jangan ragu untuk ikut mengawasi semua kegiatan di desa, baik pembangunan fisik maupun program lainnya. Pengawasan dari warga itu penting agar semuanya berjalan transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai bentuk kontrol, tetapi juga sebagai upaya bersama menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Kondisi ini menegaskan bahwa transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar setiap program desa tidak berhenti pada janji atau respons atas tekanan publik semata, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Panundaan, pungkas Panpan.
Sementara Ketua Bumdes Desa Panundaan saat dihubungi mengaku bahwa hingga hari ini (13/01) pihak Pemdes Panundaan belum juga memberikan Dana Bumdes yang sudah di alokasikan di APBDes.
Padahal diketahui bahwa Dana sudah cair sejak bulan Desember lalu, entah apa penyebabnya hingga kami pengurus Bumdes belum juga menerimanya, Ucap Rahmat melalui sambungan teleponnya.
Kita masih menunggu janji Kepala Desa Panundaan An An Romdon yang menjanjikan dalam minggu minggu ini akan memberikan Dana Bumdes tersebut.
Reporter : Yun.s
